BANK CENTURY MENGGELIAT LAGI

CENTURY MENGGELIAT TANPA MAKNA

BY CARSEL

 

carSEL 

 Century merupakan topik yang ngetren diera 2009-2010 yang menyedot perhatian publik dunia, yang nyaris di pertontongkan disetiap saluran TV dan juga tak lepas dari perhelatan politik...
skandal bank century merupakan skandal yg maha dasyat di negeri ini pengusutannyapun menggunakan biaya yang dasyat yang digunakan oleh elit bangsa dalam mengusut skandal tersebut dan ditetapkan bahwa aliran dana 6,7triliun bermasalah artinya Sri mulyani sebagai menteri keuangan dan Boediono Gubernur BI bersalah. dalam perjalanan pengusutan bank century di rana hukum yang sampai hari ini misterius...yang mengujutkan  BPK menemukan adanya dugaan aliran dana century ke kerabat SBY hanya saja dugaan tersebut dibantah pihak SBY (hanya anda dan tuhan yang tahu bro). sementara itu DPR menemukan 60 pelanggaran yg berkaitan dengan pencairan dana 6,7 Tiriliun.
Sebenarnya sejak awal pertama digulirkannya skandal bank century telah banyak media online yang memaparkan aliran dana bank century, akan tetapi sudah banyak media online itu menghapusnya. kalau menurut saya sejak berkasusnya antasari sebagai ketua KPK saat itu sy sudah prediksikan skandal bank century tdk akan pernah tuntas selama SBY jadi presiden..sebab dalam perjalanan pengusutan kasus antasari telah banyak keganjalan-keganjalan yang sarat dengan rekayasa. secara hukum memang tdk ada hubungannya dengan skandal century tetapi secara politik, bahwa kasus antasari berkorelasi dengan skandal century, analisisnya sederhana saja. jika antasary masih tetap sebagai ketua KPK maka skandal century pasti terkuak karena antasary dikenal memiliki tipikal anti kompromi........
sebenarnya semua orang tau hal ini tapi, mereka takut sama dengan takutnya media online yang menghapus data aliran dana bank century di media yang mereka kelola. Sehingga realitas kehidupan berbangsa dewasa ini, layaknya kita masih di ordebaru, kebebasan dibelenggu, permaianan kotor elit politik dan elit hukum yakni ketidakadilan dan kebohongan nyaris tiaphari dipertontongkan..
Kini skandal century menggeliat lagi dengan ditemukannya beberapa fakta baru oleh BPK dan DPR. yang mengejutkan lagi ditemukannya dana bank century 6 triliun di beberapa negara berupa aset dan dana. Celoteh BPK melalui hasil temuannya sekitar pebruari lalu sebagai fakta hukum dalam skandal century  tapi sampai kini centrury bagai menggeliat tanpa roh dan tak bermakna lagi dalam penantian anak bangsa. sebab hal itu akan jadi temuan yang tertepis dengan berbagai dalih tanpa melalui jalur hukum.

sehingga saya hanya berharap ridhonya Tuhan untuk diturunkan di muka bumi ini untuk membasmi dan mengizinkan anak bangsa untuk revolusi, agar kemunafikan terhapus dinegeri anak bangsa ini

Kami sebagai rakyat dan anak bangsa hanya menunggu kuya-kuya diturunkan untuk menghipnotis para pejabat agar mereka tidak bohong lagi.......

penghematan BBM ala SBY

by
carsel

Gonjang-ganjing masalah subsidi BBM memicu fenomena ekonomi dan sosial. Pada akhirnya, akan mengerek inflasi cukup tinggi. Namun kekhawatiran ini tidak nampak pada pada kehidupan rakyat yang setiap saat antrian panjang di sudut-sudut pompa bensin. kehabisan BBM yang setiap saat menjadi potret dan penghias kota disetiap pangkalan BBM, yang ada hanya pertamax yang harganya jauh dari BBM bersubsidi....yang secara otomatis rakyat seperti saya ini tidak akan mampu membeli partamax.
padahal dengan dibatasinya jatah distribusi BBM bersubsidi disetiap daerah terbais kepada rakyat kecil yang tumpuan ekonominya pada BBM bersubsidi. Apakah pemerintah masih ingin mambatasi BBM bersubsidi itu yang setiap saat rakyat susah untuk mendapatkan BBM tersebut. gambaran fenomena ini merupakan fenomena imprealis yakni memaksakan rakyat untuk irit dan memaksakan rakyat untuk membeli pertamax. sebagai indikator yang menjadi pokok pikiran yang saya simpulkan bahwa emaksakan rakyat untuk irit dan memaksakan rakyat untuk membeli pertamax adalah pengurangan jatah distribusi BBM bersubsidi..
Peraturan mengenai penghematan BBM bersubsidi memang sudah ditetapkan dan mulai berlaku efektif 1 Juni untuk kendaraan dinas. Akan tetapi sejauh ini belum ada petunjuk pelaksanaan bagi daerah. sehingga hal ini menjadi dalih para pejabat yang bermental munafiq untuk tetap merampas BBM bersubsidi, yang tidak punya malu menggunakan pasilitas negara.
Presiden Yudhoyono telah mengeluarkan lima kebijakan gerakan penghematan nasional. Kelimanya dicanangkan guna menekan defisit anggaran.
Lima kebijakan itu, pertama, Pengendalian sistem distribusi di setiap SPBU. kedua Pengendalian dilakukan dengan kemajuan teknologi informasi dengan setiap kendaraan akan didata secara elektronik.
Melarang BBM bersubsidi digunakan kendaraan pemerintah, BUMN, dan BUMD dengan akan menggunakan stiker khusus untuk kendaraan tersebut.
Langkah ketiga dengan melarang BBM bersubsidi digunakan kendaraan perkebunan dan pertambangan. Pelarangan itu dilakukan dengan stiker dan diawasi BPH Migas, penegak hukum dan pemerintah daerah. Pertamina akan menambah SPBU BBM nonsubsidi di wilayah pertambangan dan perkebunan.
Langkah berikutnya dengan percepatan program konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) dan langkah kelima dengan penghematan penggunaan listrik dan air di kantor pemerintah, pemda, jalan, BUMD.
kelima kebijakan presiden tersebut merupakan normatif yang harus ditaati, hanya saja yang menjadi pertanyaan buat kita semua. apa yang menjadi sangsi buat pejabat yang melanggar? sebab hal ini belum jelas sangsi yang dapat membuat jerah, jangan  sangsi yang dapat bangga para pejabat alias tidak ada efek sosialnya.....
moga-moga aja kebijakan penghematan nasional tidak menjadi ruang yang akan menciptakan pejabat-pebajar yang munafiq.
mengapa  penghematan Nasional hanya diperuntukann pada pejabat akan tetapi rakyat yang tersiksa antri dan menunggu giliran jatah BBM bersubsidi yang dapat memperpanjang kelaparan anak dan keluarga mereka?.

Usulanku bro.......... tempelkan logo-logo instansi pada setiap mobil pemerintah BUMN dan BUMD mulai dari  mobil dinas gubernur sampai pada mobil dinas pejabat paling bawah, agar supaya para pejabat malu menggunakan pasilitas negara atas kepentingan pribadi.